PANGKEP—Perekrutan sekitar ratusan tenaga kerja kasar dari Pulau Sumatera, pada pelaksanaan proyek pembangunan PT Semen Tonasa V Kabupaten Pangkep, menuai kecaman baik dari beberapa lembaga sosial masyarakat maupun para wakil rakyat di DPRD Pangkep.
Perekrutan tersebut dianggap sebuah pelecehan terhadap warga lokal maupun warga Sulsel khususnya. Terlebih alasan pada bagian rekrutmen tenaga kerja tersebut, berdalih pengambilan pekerja dari luar, karena standar gaji lebih murah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulsel. Anggota Komisi III DPRD Pangkep H Haris Gani S.Sos MSi, Kamis 26 Januari, terkait adanya perekrutan tenaga kerja kasar dari luar provinsi mengatakan hal ini membuktikan keberpihakan BUMN tersebut kepada warga lokal maupun Sulsel kurang. ”Masih banyak warga lokal yang mampu untuk bekerja, karena pekerjaan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus,”ujar Ketua KNPI Pangkep tersebut. Seharusnya sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah Pangkep, harus lebih memperhatikan keadaan dimana mereka melakukan operasi. Terlebih masuknya Kabupaten Pangkep sebagai daerah termiskin di Sulsel yang diakibatkan minimnya pendapatan masyarakat.”Sebagai akibat dari tingginya pengangguran khususnya dikalangan pemuda,”ujar Haris. Hal senada diungkapkan Koordinator JMP2 Ibnu Hajar Assegaf yang menilai keberpihakan pihak yang merekrut tenaga kerja dari luar tersebut patut dipertanyakan.”Kita khawatirnya dengan dalil soal UMP, mengakibatkan ada diskriminasi terhadap para tenaga kerja lokal,”tegasnya. Untuk itu, pihak Pemkab termasuk provinsi harus menindaklanjuti persoalan perekrutan tenaga kerja tersebut, karena jangan-jangan hanya menjadi penonton didaerah sendiri. Ia menambahkan, angka kemiskinan di Kabupaten Pangkep yang tinggi disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Salah satu cara mengatasi kemiskinan ini adalah dengan memberi kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat. Kendati pemerintah telah berupaya merekrut putra daerah untuk bekerja di kantor-kantor pemerintah itu dirasa tidak mungkin bisa dilakukan terus-menerus. Sebab kapasitas instansi pemerintah juga sangat terbatas. ”Dengan dasar ini peran perusahaan swasta maupun BUMN yang menanam modal dan mencari keuntungan, sudah sepatutnya mereka merekrut putra daerah sepanjang memenuhi syarat pekerjaan,”tegas Ibnu. Sebelumnya dua lembaga sosial masyarakat (LSM) lainnya yakni Gerakan Aliansi Masyarakat Pangkep Bersatu (Gampar) dan Komite Komunitas Demokrasi Pangkep (KKDP) telah menyuarakan kecaman terhadap perekrutan tenaga kerja kasar dari luar provinsi tersebut. Kedua lembaga tersebut telah melakukan survei dan penjaringan terhadap minat pemuda serta menilai tingkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Pangkep sebenarnya siap kerja. Hasil dari survei tersebut menunjukkan minat bekerja cukup tinggi ke perusahaan BUMN tersebut.Tercatat dari 1000 responden yang melampirkan ijazah sertifikat dan pengalaman kerja kepada Gampar dan KKDP terdapat 168 lulusan BLK Pangkep dengan keahlian teknik listrik, teknik las, teknik otomotif dan operator komputer, 378 lulusan SMK dari lulusan tehnik las, teknik mesin, teknik listrik, akuntansi, dan perkantoran. Sedangkan dari 152 dari lulusan SMA dan 50 lulusan SLTA dengan keahlian tukang batu, tukang kayu dan 199 sebagai buruh bangunan, 53 lulusan Sarjana S1 dari berbagai macam keahlian, bahkan beberapa dari mereka juga sudah pernah bekerja diproyek namun telah berhenti akibat putusnya kontrak kerja. ”Inilah imbas dari tidak adanya kepekaan baik Pemkab maupun provinsi akan nasib para pencari kerja didaerah ini,”ujar Sekjen KKDP Syahrul Syaf. Sayangnya, terkait persoalan tersebut pihak-pihak terkait perekrutan tenaga kerja, termasuk PT Semen Tonasa belum bisa dikonfirmasi akan hal tersebut. (Reporter:Ade Cahyadi - Editor:Arifuddin Beddu)