UJUNG -- Rencana pemerintah untuk memprogramkan pendidikan gratis tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sulawesi Selatan direspons daerah. Di Parepare, dibutuhkan dana Rp2 miliar untuk menjalankan program tersebut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kota Parepare, H Kendeng, di ruang kerjanya, Selasa, kemarin. Menurutnya, perhitungan dana yang merupakan bantuan provinsi senilai Rp2 miliar (40 persen), dan daerah menanggung Rp60 persen atau sekira Rp3 miliar lebih. "Ini bila anggaran pendidikan gratis SMA sama dengan anggaran pendidikan gratis SD dan SMP sebelumnya," katanya. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Parepare, Eko P Wahyudi ST MT yang dihubungi usai rapat di ruang Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, mengatakan, untuk anggaran pendidikan gratis SMA, seperti yang dicanangkan Pemprov Sulawesi Selatan, sementara menunggu petunjuk teknisnya. "Kita tidak tahu apakah dana itu seperti pendidikan gratis SD dan SMP yang sudah berjalan, dimana anggaran dari pemerintah provinsi 40 persen dan untuk dana talangan dari Pemerintah Kota Parepare sebesar 60 persen," katanya. Dalam waktu dekat, tambah Eko, Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Drs Mustafa Mappangara bersama dengan Kadisdik daerah lain diundang untuk pertemuan di Makassar. "Mudah-mudahan tidak ada dana pendamping seperti SD dan SMP," harapnya. Namun bila sistemnya sama dengan sebelumnya, maka Pemerintah Kota Parepare bisa berharap di APBD Perubahan. Sebab APBD pokok 2012, sepertinya tidak memungkinkan untuk menganggarkan hal itu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri menyiapkan anggaran Rp 80 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 untuk menggratiskan pendidikan pada tingkat SMA, SMK dan Madrasah Aliyah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, HA Patabai Pabokori, mengatakan, pekan ini, pihaknya mengundang seluruh kepala dinas pendidikan di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, melakukan pertemuan terkait teknis pelaksanaan program pendidikan gratis tingkat SMA, SMK dan Madrasah Aliyah. Untuk pembagian jumlah anggaran per kabupaten, itu dihitung dari jumlah siswanya. Diharapkan komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk menyukseskan program gubernur ini, dengan menyiapkan dana sharing sebesar 60 persen. (anj/lim)