ENREKANG -- Saat ini Pemkab Enrekang melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga Enrekang mengusahakan pendidikan gratis, tidak hanya untuk SD hingga SLTP, namun hingga tingkat SLTA
Untuk bisa menerapkan program sekolah gratis mulai dari SD sampai SLTA, Dinas Pendidikan Enrekang mengestimasi biaya mencapai Rp19 miliar. Hal ini dikatakan Kepala Disdik Enrekang, Arfah Rauf, Selasa 24 Januari. Jumlah sebesar itu, kata dia, sedikit demi sedikit mulai terpenuhi. Sebab anggaran BOS (Biaya Operasional Sekolah) tahun ini telah termasuk dalam estimiasi program sekolah gratis itu. "Kalau dihitung, biaya pendidikan gratis dari SD sampai SMA sekira Rp19 miliar. Tetapi, angaran BOS SD-SMP sebanyak Rp16 miliar juga sudah masuk disitu. Jadi kekurangannya Rp3 miliar lagi. katanya. Solusi dari kekurangan tersebut, katanya, bakal ditanggulangi pemerintah melalui program yang sama, yakni BOS ditingkat sekolah menengah atas. Rencananya, tahun ini agenda tersebut mulai akan dijalankan. "Pokoknya kalau ini sudah berlaku, tidak ada lagi alasan sekolah melakukan pungutan. Apalagi bagi siswa kurang mampu," tegasnya. Sebab, khusus siswa miskin SMA, Arfah menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanakan segera menyalurkan rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekira delapan juta siswa se Indonesia berhak menerima Rintisan BOS SMA tersebut. Tetapi ini baru rintisan. maka siswa miskin dulu yang lebih diprioritaskan. Namun ke depan, tidak menutup kemungkinan semua siswa SMA berhak mendapatkan BOS SMA. Untuk tahun ini, kata dia, dana BOS bakal dekonsentrasi di provinsi. Dimana uangnya akan langsung masuk ke rekening sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di Enrekang. Namun tahapan pengawasannya yang akan jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten bekerjasama dengan pihak komite sekolah. Sebelunya, Manager BOS Enrekang, Haidar mengatakan, perubahan pola pencairan BOS ini telah disosialisasikan kepada masing-masing sekolah yang berpusat di tiap kecamatan. Juga dilakukan evaluasi beberapa program sekolah serta sosialisasi tentang sistem pelaporan dan manajemen. “Karena mulai tahun ini juga semua sekolah akan menerapkan sistem MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Dimana setiap sekolah bersama komite menentukan aturan dan kebijakan masing-masing. Tak ada lagi campur tangan daerah atau dinas," tandasnya. Terkait jumlah siswa yang putus sekolah, Disdik Enrekang mengklaim, jumlahnya sangat sedikit bila dibanding kota dan kabupaten lainnya di Indonesia. Meski ada, namun jumlahnya tidak terlalu besar. (mur)