SENGKANG--Penyidik kasus penyalagunaan insentif PBB sebesar Rp 271 juta sesuai temuan BPKP, diduga telah menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) alias dipetieskan.
Kasus ini sudah enam bulan ditangani pihak tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Wajo, namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan dituntaskan. Penyidikan kasus ini hampir bersamaan dengan kasus Hasdawati. Masyarakat menduga kasus dugaan korupsi ini, telah dipetieskan penyidik.Kasat Reskrim Polres Wajo melalui Penyidik Tipikor, Brigadir Salehuddin, membantah tudingan kasus ini sudah dipetieskan penyidik. Justru kata ini kasus ini sudah ditindaklanjuti dan masih berproses hingga sekarang. Hanya saja, kendalanya karena pihak pemerintah tidak menyerahkan dokumen yang diminta penyidik. Padahal sudah 2 kali menyurat ke pemerintah, namun belum ada tanggapan dari surat tersebut. "Seandainya pemerintah menyerahkan dokumen yang kami minta, maka otomatis kasus ini sudah selesai, alasan pemerintah kepada kami belum ada hasil dari tim tindaklanjut mengenai temuan BPK soal dana insentif PBB yang ditangani DPKAD Sengkang senilai Rp 271 juta," kata Salehuddin. Apalagi belum ada kesepakatan antara pihak penyidik dan tim tindaklanjut mengenai pasal yang dikenakan kepada para tersangka.Kendati demikian penyidik berjanji kasus ini akan dituntaskan usai bulan suci ramadan. Malah sudah ada dua nama tersangka dikantongi penyidik. Termasuk almarhuma Hasdawati yang mengetahui persis masalah aliran dana ini, karena almarhum sebagai bendahara DPKAD saat itu. Wakil Bupati Wajo, H.Amran Ahmad, saat dikonfirmasi di gedung DPRD, Jumat usai acara penyerahan draf RAPBD Perubahan, menolak berkomentar banyak. Wabup menyarankan agar masalah ini dikonfirmasi langsung ke Bupati Andi Burhanuddin Unru. Padahal status Amran sebagai ketua tim tindaklanjut. Soal surat yang dua kali dilayangkan penyidik Polres untuk meminta dokumen, Wabup beralasan masih dalam proses penanganan. Namun politisi PAN ini terkesan masih menutup-nutupi kasus dugaan korupsi ini. (mir-win)