ENREKANG -- Sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai yang diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 dimulai dalam tahapan proses pembahasan penggunaan anggaran.
Permendagri itu juga mengisyaratkan asas transparansi terhadap penyusunan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah. Hanya saja asas transaparansi bagi publik belum bisa seutuhnya dilakukan pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Enrekang. Buktinya, pada rapat pra pembahasan (Kebijakan Umum Anggaran Plapon Perencanaan Anggaran Sementara) KUA dan PPAS yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, M Taming, Jumat kemarin, hanya melibatkan eksekutif dan legislatif saja. Saat salah satu koran harian lingkup Sulselbar yang mencoba meliput kegiatan ini untuk mengetahui poin-poin pra pembahasan anggaran mendapat teguran dari staff DPRD saat memasuki ruang rapat karena menurutnya rapat pembahasan pra KUA-PPAS bersifat tertutup. Direktur Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LP2EM) wilayah Ajatappareng, Ibrahim Fattah yang dikonfirmasi terkait masalah ini mengaku sangat menyayangkan tindakan eksekutif dan pihak legislatif yang tidak membuka kran informasi publik terkait pra pembahasan KUA-PPAS di Enrekang. Padahal menurutnya, pemerintah melalui Permendagri 13/2006 yang telah diubah ke PP 50/2007 telah membuka akses keterbukaan yang kemudian diperkuat pula oleh UU.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Seharusnya segala pembahasan anggaran mulai dari pra hingga ketuk palu bisa diakses masyarakat luas. Hal ini bertujuan agar masyarakat secara umum bisa melakukan koreksi ataupun saran kepada pihak eksekutif dan legislatif," bebernya. Ditambahkannya, pihak eksekutif dan legislatif seharusnya memahami bahwa di era yang serba terbuka ini, keiinginan masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi semakin tinggi, apalagi menyangkut anggaran dan pelayanan terhadap publik. Hal inilah yang mendasari hadirnya UU KIP. "Perlu diketahui, transparansi dan keterbukaan informasi telah menjadi hak publik, kecuali informasi intelijen atau rahasia negara," bebernya. Sekretaris DPRD Enrekang, Alzam Taqwa yang dikonfirmasi terpisah menyatakan, pra pembahasan KUA-PPAS berlangsung secara tertutup untuk mempercepat pembicaraan awal soal anggaran. "Ini kan masih pra pembahasan antara eksekutif dan legislatif, belum pembicaraan secara utuh jadi berlangsung tertutup," katanya. (mur)