SIDRAP -- Keberadaan hotel, wisma dan atau penginapan, memang menjadi salah satu ikon suatu daerah. Tapi, bagaimana jika hotel atau tempat penginapan tidak berfungsi sebagai mestinya?
Anggota DPRD Sidrap, Ali Hafid di kantornya, Jum'at kemarin mengatakan, pemerintah daerah, khususnya leading sektor terkait seharusnya lebih selektif dalam mengeluarkan izin operasional. Penyalahgunaan izin yang diberikan kepada pemilik atau pengelola hotel jelas akan menimbulkan dampak negatif terhadap pemerintah, khususnya citra daerah itu sendiri. Di Sidrap ini misalnya, kata Ali Hafid, tidak sedikit tempat penginapan yang terkesan kurang mengindahkan larangan-larangan yang tidak sepantasnya dijalankan pengelola hotel. "Saya kira ini sudah menjadi rahasia umum, tempat-tempat seperti ini tidak jarang dijadikan masyarakat sebagai pilihan utama dalam berbuat mesum," katanya. Ali juga sangat menyayangkan minimnya operasi yang digelar pihak terkait dalam rangka mengembalikan fungsi hotel sebagai tempat peristirahatan dan atau kegiatan yang bermanfaat lainnya. Itu kata Ali terbukti dengan semakin maraknya praktik mesum yang berlangsung di hotel dan atau wisma di Kabupaten Sidrap. Selain operasi yang dinilai minim, Ali juga menyoroti lemahnya penindakan terhadap pasangan mesum yang telah terjaring razia. "Untuk memberikan efek jera, seharusnya mereka yang tertangkap tangan dan terbukti bukan suami istri langsung ditindak, paling tidak diberikan pembinaan. Bukan langsung dilepas," katanya. Ketidakberdayaan aparat terkait lanjut Ali, memungkinkan praktik mesum terus terjadi meski itu di bulan ramadan. Buktinya kata dia lagi, tim gabungan yang dimotori Komisi Intelijen Daerah (Kominda) berhasil menjaring sedikitnya tiga pasang bukan suami istri di sejumlah hotel dan penginapan lainnya belum lama ini. (edy)