SABTU, 04 SEPTEMBER 2010 | 4745 Hits
Jangan Tebang Pilih
Operasi penyakit masyarakat yang dilakukan Satpol PP bersama tim gabungan Polres, Kodim dan POM diminta tidak diskriminatif atau tebang pilih.
Operasi harus dilakukan menyeluruh tidak memandang kasta atau kelas hotel dan penginapan.
Dalam beberapa kali operasi di Parepare, tim hanya melakukan penyisiran di hotel atau penginapan tertentu. Seperti Metro Lapadde Mas, Graha Indah Lumpue, Nirwana, Gandaria II, dan Azhar. Penginapan dan pondokan yang kerap dirazia antara lain, pondokan Sumpang Minangae, Seribu Disc, serta pondokan depan Cahaya Ujung. Sementara ada beberapa usaha perhotelan lainnya yang justru ramai dikunjungi namun tidak tersentuh operasi.
Itu seperti Hotel Delima Sari, Permata Sari, Kumala Sari, Pare Wisata, Grand Star, Fortune, Bugis, Cahaya Ujung, serta beberapa pondokan dan rumah kos yang tersebar di kota ini.
Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Parepare Daiyan Indar mengaku Operasi Pekat, masih akan dilakukan secara berkelanjutan di semua usaha perhotelan tanpa terkecuali.
Daiyan Indar mengaku, selama ini pihaknya tetap melakukan operasi, hanya saja operasi tidak besar-besaran dan melibatkan banyak orang, "Biasanya tim operasi Pamong Praja hanya terdiri dari 2-3 orang saja, ditempatkan untuk memantau dan langsung melakukan peneguran," katanya.
Menurut dia, hal itu dilakukan berdasarkan permintaan pihak pengelola hotel, karena operasi besar-besaran yang melibatkan tim terkesan dapat mengganggu dan menciptakan rasa tidak nyaman pengunjung khususnya di hotel berkelas.
"Tim operasi sudah mengamankan sedikitnya 31 pasangan hingga akhir Agustus. Puluhan pasangan itu hanya diberikan pembinaan," tambahnya. Tahun ini tim operasi pekat Parepare terdiri dari unsur pemkot dipimpin langsung sekda, camat Ujung, tiga anggota polisi, dua anggota TNI, dua intel Kodim, dan anggota satpol.
Operasi pekat yang dilakukan tim gabungan pemkot direspons positif anggota DPRD Parepare dan elemen masyarakat lainnya.
"Kita harus tertibkan semua penyakit masyarakat yang tidak menghargai semangat Ramadan," imbuh Wakil Ketua DPRD Parepare yang juga Ketua PKS Parepare Syaefuddin La Intang, kemarin.
Terkait penyakit masyarakat seperti pekerja seks komersil, dia berpandangan pada dua sisi yakni fiqih dan humanis. "Kehadiran pekerja seks itu, pada umumnya karena faktor ekonomi, sehingga menghadapi mereka perlu pendekatan moral yang di dalamnya pencegahan. Kalau perlu dai bisa turun memberikan pengertian bahwa melakukan hubungan seks yang bukan pasangan suami istri haram hukumnya," paparnya.
Sementara pemerhati perempuan yang juga Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Parepare Andi Nurhanjayani berpendapat untuk efektifnya penertiban penyakit masyarakat seperti perbuatan mesum, harus dimulai dari pemilik hotel, penginapan dan rumah kos. Harus peka melihat tamu yang akan menginap dengan memeriksa identitas mereka.
Lebih penting lagi lanjutnya, DPRD akan menggagas perda rumah kos. "Ini agar gampang untuk melakukan pemantauan terhadap rumah kos di Parepare," katanya.
Komite Perjuangan Pergerakan Syariat Islam (KPPSI) juga memberikan apresiasi kepada pemkot yang telah menjaring puluhan pasangan museum selama Ramadan. Hanya saja penertiban penyakit masyarakat diminta tidak hanya pada momen Ramadan.
"Kita harapkan pemkot dengan tim gabungan yang dibentuk terus melakukan penertiban. Bukan hanya pada momen Ramadan," imbuh Ketua KPPSI Parepare, dr HAM Ali Imran.
Menurut Ali Imran, tindakan penertiban yang dilakukan tim gabungan pemkot merupakan langkah awal dan komitmen bersama menjadikan Kota Parepare sebagai kota bebas prostitusi dan terhindar dari laknat Tuhan. "Kita berharap pemkot tidak sebatas pada penertiban pekat saja, tapi terpenting adalah penertiban minuman keras. Langkah ini belum dilakukan pihak Pemerintah Kota Parepare dibanding daerah lainnya," kata Ali Imran.
Sekretaris KPPSI Parepare, HA Abd Rahman Saleh menambahkan, jauh sebelumnya KPPSI sudah melakukan pemantauan tempat-tempat yang dianggap rawan praktik prostitusi. "Hanya saja kami tidak punya kewenangan melakukan eksekusi maka dilaporkan ke walikota. Dan membuahkan hasil yang maksimal setelah tim gabungan turun menggerebek," tandas Rahman. (fen-han-sar)
Komentar Anda Untuk Berita/Artikel " Jangan Tebang Pilih "
|