PAREPARE -- Jika selama ini ada tudingan walikota lebih dominan dalam proyek hal tersebut sama sekali tidak benar. Sebab berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 kewenangan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian dan seluruhnya kewenangan kepad
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Parepare Yodi Haya yang dihubungi, Kamis 2 September menjelaskan, selain melimpahkan kewenangan kepada Sekkot, kepala daerah juga melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). "Jadi semua pertanggungjawaban keuangan diserahkan kepada kepala SKPD masing-masing selaku pejabat pengguna anggaran, walikota tidak lagi bertandatangan," kata Yodi Haya, kemarin. Berbeda dengan Kepres No 29 tahun 2002, kepala daerah masih mencampuri masalah keuangan.Yodi menegaskan, semua masalah keuangan menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD, walikota hanya sebatas penganggungjawab umum. "Termasuk masalah tender dan pertanggungjawaban administrasi diserahkan kepada tiap-tiap SKPD. Pak walikota tidak pernah ikut campur," tegasnya. Yodi mengatakan, tujuan dan hakekat keberadaan Permendagri No 13 tahun 2006 adalah untuk menghindari implikasi hukum di kemudian hari.(rif)