MAMUJU -- Alokasi anggaran disejumlah unit kerja di lingkup Pemerintah Kabuapaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) dinilai tak terealisasi berdasarkan pernyataan sejumlah fraksi yang ada di DPRD Mamuju dalam pendangan fraksi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) 2009 Bupati Mamuju di DPRD
Fraksi Golkar dalam pandangan akhirnya mengungkapkan berdasarkan hasil audit BPK menyebutkan pembiayaan wajar. " Artinya penilaian BPK terhadap APBD tahun 2009 tidak lebih baik jika dibandingkan tidak memberi pendapat atau deskanya, walaupun BPK menyebutkan wajar, pengecualian seiring ditindak lanjuti oleh pihak yang berkepentingan," kata Ketua Fraksi Golkar, H Bahri Sokong. Menurutnya, jika melihat struktur APBD 2009 di Kabupaten Mamuju dengan kondisi belanja lebih besar dibandingkan dengan pendapatan ini akan berpotensi APBD akan mengalami defisit. "Padahal berdasarkan D1 penerimaan APBD dari tahun ketahun atau sebelumnya belum pernah teralisasi 100% . Apalagi melampaui target penerimaan sehingga rencana belanja yang tertuang dalam APBD pada tahun sebelumnya banyak yang tidak terealisasi," bebernya. Tentunya kata dia, melihat kondisi ini akan berdampak buruk terhadap kedua lembaga pemerintahan yakni eksekutif dan legislatif, terutama berdampak fatal pada publik. "Betapa tidak, karena beberapa kegiatan yang sudah terlanjur diketahui publik, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan penerimaan," paparnya. Ia menambahkan, memperhatikan realisasi APBD 2009 yang jauh dari harapan, dimana rencana pendapatan Rp633.miliar, sementara yang teralisasi hanya Rp499 miliar, sehingga menyisahkan rencana penerimaan Rp138 miliar. "Semua ini akan menyisahkan seluruh kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan dan hal ini menggambarkan betapa buruknya sistem perencanaan pendapatan yang diramu oleh pejabat yang bertanggungjawab terhadap pendapatan daerah. Memperhatikan realisasi belanja pada anggaran 2009 sebesar Rp532.2 miliar , maka saya berpendapat pejabat yang berwenang mengendalikan pengeluaran keuanga daerah kurang kerena realisasi belanja lebih besar dari pada realisasi penerimaan," tandasnya. Selain Fraksi Golkar, dua fraksi di DPRD yakni Fraksi PAN dan Persaudaran menyebutkan kalau alokasi dana bencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju juga disoroti. Dua fraksi tersebut menyatakan ada keganjilan dalam realisasai penggunaan dana bencana sejak 2009 hingga 2010. "Dana bencana yang digunakan 2010 saja mencapai Rp 8,5 miliar. Ironisnya tidak ada realisasi fisik di lapangan," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN Sejahtera, Hajrul Malik. Demikian pula 2009 lalu, pemkab menggelontorkan dana bencana Rp 11 miliar. Namun sampai sekarang belum ada laporan penggunaan dan realisasi fisik yang disampaikan ke dewan. Meski demikian, dia mengaku masih menunggu laporan realisasi penggunaan dana tersebut. Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Persaudaraan, Lalu Syamsu Rijal. Menurut dia, ada beberapa selisih penggunaan anggaran antara laporan Pemkab Mamuju yang tertuang dalam LKPj dengan realisasi di lapangan. Misalnya selisih target pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak tercapai, neraca arus kas hingga penggunaan dana bencana tersebut. "Ada banyak angka selisih yang kami temukan. Seharusnya bupati menjelaskan penggunaan anggaran tersebut," ujarnya. Dalam tanggapannya Bupati Mamuju, H Suhardi Duka menyatakan pada prisnsipnya semua program telah diupayakan berdasarkan pengelolaan keuangan. Terkait alokasi dana bencana, dia menyatakan semuanya sudah jelas, termasuk peruntukannya. Walau demikian bupati mengakui buruknya perencanaan keuangan 2009 lalu hingga menyebabkan kas pemkab mengalami defisit. " Prinsipnya semua upaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah berjalan dengan baik, trasfaran, terbuka tanpa penyimpangan dan penyelewengan sebagaimana tuntutan reformasi yang telah kita laksanakan sejak tahun 1998 sampai saat ini," katanya. Suardi mengakui upaya yang dilakukan masih banyak hal yang belum mampu bisa memenuhi harapan anggota dewan yang secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada berbagai rujukan aturan termasuk aturan daerah didalamnya. "Demikian halnya dengan asas baik dari sisi perencanaan, pembelanjaan, dan sisi pengawasan yang ada pada eksekutif dan legislatif," tandasnya. (mg22-fnn/sar)