PASANGKAYU -- Panitia khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK DPRD Kabupaten Mamuju Utara (Matra) menilai perbaikan gizi tak maksimal. Hal tersebut terungkap saat Tim Bina Gizi nasional melakukan kunjungan di Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Rabu 25 Agustus, lalu yang dirangkaikan pertemuan de
Sebelum dilakukan shearing dengan pansus, Tim Bina Gizi Masyarakat di Kementerian Kesehatan (Menkes) ini menyempatkan diri bertemu dengan Wakil Ketua II DPRD Matra Uksin Djamaluddin yang didampingi Pengelola Jamkesmas Matra Fitri. Sementara maksud Pansus LHP melakukan shearing dengan tim Gizi Nasional adalah untuk mencari titik temu serta informasi yang benar adanya temuan lapangan oleh DPRD, kalau kausus gizi buruk dan rabies di Matra itu mengalami peningkatan. Ketua Pansus LHP, Baharuddin Pulindi di ruang aspirasi mengatakan sejauh ini anggaran untuk perbaikan gizi dan vaksin rabies yang di alokasikan ke Dinas Kesehatan cukup besar, namun kenyataannya realisasi perbaikan gizi tetap saja buruk."Buktinya kasus gizi buruk terus saja ditemukan di lingkungan warga. Ini artinya perbaikan gizi tidak maksimal," jelasnya. Menurutnya, implementasi tersebut tidak terealisasi untuk perbaikan gizi di lapangan, pihak Dinas Kesehatan dalam penyalurannya tidak terkoordinasi dengan baik. "Dalam pertemuan tersebut, kata dia, tentunya untuk mengklarifikasi kemungkinan adanya informasi yang sampai ke pusat dari SKPD. Bisa saja berbanding terbalik terhadap fakta di lapangan," katanya. Direktur Bina Gizi Nasional, Fauzi dhadapan Pansus LHP BPK menyebutkan tahun 2007 hingga saat ini, intensitas kunjungan balita ke puskesmas di Matra terendah di Sulawesi Barat. "Hanya mencapai di bawah 50 persen," terangnya. Fauzi menambahkan polemik peristiwa gizi buruk yang terjadi di Matra tidak hanya kesalahan Dinas Kesehatan, namun terjadinya gizi buruk di sebabkan banyak faktor. Diantaranya soal ekonomi dan lain-lain. "Namun demikian, berdasarkan hasil survei, warga miskin di tanah air justru banyak mengeluarkan uangnya untuk membeli rokok. Bahkan beberapa program yang sedang di rencanakan dalam mengatasi gizi buruk, diantaranya mencoba menyalurkan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK), dan membuat Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) di setiap Kabupaten di Indonesia, untuk meminimalisir penyakit gizi buruk," tandas Fauzi. (mg23/sar)