PASANGKAYU -- Pembahasan tim panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (BPK) digelar di ruang aspirasi DPRD Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Kamis 26 Agustus, kemarin, hasilnya menemukan beberapa SKPD yang dianggap gagal mengimplement
Pansus berencana menjadwalkan akan memanggil SKPD untuk diklarifikasi mengenai realisasi program kerjanya tersebut apakah sudah sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Pemanggilan SKPD tersebut juga untuk melihat data-data yang lebih akurat apakah sudah bersinergi dengan program yang terealisasi. Ketua tim pansus LHP Baharuddin Pulindi, menyampaikan keberatan terhadap eksekutif sebagai pernyataan terhadap legislatif. Dimana pernyataan pihak eksekutif dalam LKPJ pada item hambatan atau kendala utama pendapatan daerah Matra sebagaimana pada poin C, penetapan target pendapatan yang tidak realistis atau tidak di dasarkan pada potensi yang dapat di realisasikan yang di sebabkan oleh tekanan legislatif. " Pernyataan tersebut adalah bentuk ketidak mampuan eksekutif d dalam menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan kalimat ini saya nyatakan sebagai pengkambing hitaman kepada legislatif," jelasnya. Namun menurut tim ahli DPRD, Parman Parakkasi mengatakan, sebaiknya hal ini memang harus dibedah secara cermat dan tuntas karena sebagai wakil rakyat tentu sangat diharapkan rakyat dengan dewan dapat bekerja secara optimal. Akhir sesi pertama pembahasan, terdapat sejumlah item usulan adanya rencana pansus LHP melakukan koordinasi keluar daerah dengan alasan lebih mempertajam dari pada tugas LHP dalam hal tindak lanjut audit BPK tersebut."Kita perlu lakukan konsultasi ke daerah yang lebih konsisten dan berpengalaman dalam mengawal dan menyikapi hasil temuan," tandas Baharuddin.(mg23/sar)