Tim dari pusat akan turun langsung memantau pendataan honorer di daerah. Tim yang terdiri dari BAKN, Menpan RB, dan BPKP akan turun langsung ke setiap daerah di Indonesia. Tim ini rencananya akan bertemu langsung dengan para honorer dan pejabat terkait.
Hal ini dibenarkan Kepala BKDD Parepare H Ramadhan Umasangaji, kemarin. Dia mengatakan, hasil pertemuan yang diikuti semua kepala BKD di Indonesia, 27-28 Juli di Bandung, sudah ditegaskan bahwa pejabat dan honorer yang terbukti merekayasa data akan dikenakan sanksi berat. Ramadhan mengingatkan jika di kemudian hari ditemukan ada rekayasa data, maka honorer bersangkutan akan dikeluarkan atau dipecat jadi PNS. "Karena itu adalah pelanggaran berat," ujarnya. Makanya dia mengingatkan, jangan ada pejabat dan honorer yang coba-coba merekayasa data, karena selain dikenai sanksi administrasi juga sanksi pidana. Soal kapan tim dari pusat turun, Ramadhan mengatakan, segera dalam waktu dekat. Sekretaris Kota Parepare HM Hatta Buroncong juga mengingatkan bahwa setelah semua data masuk, Pemkot Parepare akan membentuk tim verifikasi data honorer dan sosial, sehingga tidak ada istilah tenaga honorer siluman atau fiktif. "Bagi honorer yang mengantongi SK walikota tentu ada slip gaji dan bagi tenaga sosial tentu ada absensi di kelurahan atau unit kerja yang akan dimasukkan," paparnya. Kepala Bidang Data BKDD Parepare Drs Alimin mengatakan, belum bisa menyimpulkan soal pembengkakan tenaga honorer dan tenaga sosial. "Karena sampai sekarang data dari semua SKPD belum masuk ke BKDD," tandasnya. (anj)