PAREPARE -- Panitia tender proyek tahun 2010 akhirnya mengklarifikasi tudingan tim tujuh terkait dugaan proyek akal-akalan. Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemkot Parepare Ir HM Imran Ramli kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat 30 Juli kemarin, menegaskan, seluruh proses tender
Hanya memang diakui sejumlah rekanan kadang kurang puas dengan hasil keputusan panitia tender tersebut. "Terkadang keputusan panitia tidak sesuai dengan harapan rekanan tertentu, tetapi itulah hasil evaluasi panitia yang sudah bekerja maksimal," tegas Imran. Mantan Kabag Pembangunan Pemkot ini juga menegaskan, penawar terendah tidak otomatis menjadi pemenang tender. Sebab masih harus melalui tahapan evaluasi dari panitia. Ketua Forki Parepare ini juga menimpali klaim ada rekanan yang sudah lengkap berkas dan penawar terendah justru tidak dimenangkan. "Harapan rekanan penawar terendah langsung saja dimenangkan, padahal harus melalui evaluasi. Kalau aturan seperti itu ya tidak usah ada tender," tegasnya. Untuk itu, Imran mengimbau rekanan memberikan kebebasan penuh kepada panitia. Kendati kata dia, panitia kerap mendapat tekanan atas nama oknum maupun lembaga dari pihak berkepentingan dalam tender. Namun tender proyek bisa berjalan sesuai rel yang ada. Imran mengaku panitia tidak bisa memberi kepuasan kepada semua pihak, mengingat perbandingan pekerjaan dengan rekanan satu banding 20. "Tentu ada yang satu jadi pemenang, yang lain tentu merasa kalah," katanya. Hanya saja, dia menilai sikap segelintir rekanan, yang tidak mau menerima hasil tender, sebagai bentuk ketidaksiapan menerima keputusan panitia. "Mereka tidak pernah merasa tender itu persaingan, tentu ada kalah menang. Ibarat bermain bola, kalau tidak mau kalah, jangan ikut bertanding," sindir Imran. Pastinya, pemkot sebagai pengayom pengusaha akan memperjuangkan nasib seluruh rekanan, sehingga bisa bekerja. Imran mengungkap, walikota bersama jajaran tidak pernah berhenti bagaimana berusaha maksimal Parepare lebih maju dibanding daerah lain, termasuk usaha jasa konstruksi. "Kita mau ada support, kita jalan bersama demi pembangunan daerah. Tetapi dengan kondisi seperti yang dibangun pengusaha, tidak menutup kemungkinan pemkot bisa bermasa bodoh. Selama ini yang selalu disorot hanya kekurangan pemerintah, tidak pernah dilihat bagaimana kontribusi pemkot untuk kemajuan Parepare. Saya kira ini menjadi tanda tanya besar bagi pengusaha," tegasnya. Untuk itu, Imran mengajak rekanan bagaimana berpikir bersama dengan pemkot untuk kemajuan daerah. Sebab pemkot juga tidak tega, jika ada pengusaha yang tidak bekerja. "Tetapi dengan kondisi seperti sekarang tentu tidak ada lahan bagi pengusaha, apa yang mau kita makan," katanya. Dia mengimbau pengusaha tidak perlu khawatir semua pengusaha akan bekerja meskipun dengan pekerjaan kecil atau besar. "Di sinilah dibutuhkan kesabaran dan jiwa besar rekanan. Besar kecil pekerjaan itu adalah rezeki Tuhan yang harus disyukuri," ingatnya. Hanya saja, memang selama ini ada beberapa macam rekanan ketika sudah dapat satu proyek mau lagi dapat dua dan seterusnya. Belum lagi banyak pemborong membawa perusahaan orang lain, bukan miliknya. "Kadang kita tidak punya rasa syukur terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan," katanya. Pastinya, lanjut Imran jika panitia terbukti bersalah, keputusan yang sudah diambil akan dibatalkan setelah melalui proses sanggahan. "Sesuai mekanisme dan konstitusi ada waktu menyangga dipersilakan rekanan. Kalaupun ada kekeliruan, panitia akan diganti dan keputusan dibatalkan, kalau itu betul. Tetapi keputusan panitia juga harus dihormati," tegasnya. Dia juga sedikit menyesalkan jika selama ini rekanan lebih banyak melimpahkan kesalahan ke pemkot, namun tidak pernah mengoreksi pribadi atau lembaga. "Kita tidak pernah mau jujur apakah kekurangan kita. Selalu menyorot kekurangan panitia dan pemkot. Di satu sisi apakah kontraktor juga tidak punya kekurangan, sebagai manusia biasa semua punya kekurangan," tegasnya. Olehnya itu Imran mengajak semua pihak menghargai mekanisme yang ada. Sebab panitia ungkap Imran kerap menerima tekanan dari oknum yang punya kepentingan dan punya kekuasaan, untuk memenangkan seseorang yang seharusnya tidak dilakukan. "Panitia juga sering mendapatkan hal yang tidak lazim seperti tekanan memenangkan perusahaan tertentu, walaupun bukan perusahaan miliknya. Dan memaksakan kehendak dengan berbagai cara, menyudutkan pemerintah dengan membuat isu seolah-olah panitia tender curang. Sebagai manusia biasa panitia juga tidak luput dari kesalahan. Yang jelas panitia sudah berbuat maksimal," pungkasnya. (rif)