Soal anggota dewan malas, Bupati Enrekang yang juga pembina politik di daerah itu, Haji La Tinro La Tunrung, meminta kepada setiap parpol untuk berani menegur anggotanya. "Kalau di Partai Golkar, tentu akan diberi sanksi sesuai aturan di internal partai," kata La Tinro yang juga ketua Golkar Enreka
Sanksi yang berlaku di internal Golkar menurut dia, berjenjang mulai dari peringatan lisan sampai dengan teguran. Jika masih tidak diindahkan maka akan diproses melalui internal partai. Hasil kesepakatan atau keputusan partai menentukan nasib anggota dewan yang dinilai melanggar itu. Hal sama dikemukakan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Enrekang, H Muh Sainal. Bagi legislator asal PPDI yang malas, kata dia, akan diberikan sanksi sesuai aturan. Sanksi yang dimaksud secara berjenjang, mulai dari teguran lisan hingga tertulis. Jika masih tidak diindahkan, maka akan dilaporkan ke DPW untuk diproses lebih lanjut. "Jika masih tidak diindahkan lagi, itu bisa saja diganjar PAW sesuai keputusan partai. Tapi itu diberlakukan untuk pelanggaran yang dikategorikan berat," ujarnya. Selama ini kata dia, di internal PPDI masih normatif. Belum ada kasus yang bisa membuat legislator partai tersebut lengser. "Hanya saja kalau memang ada anggota dewan dari PPDI terbukti malas, tentu kita harus sikapi serius. Tapi sejauh ini, belum ada," tandasnya. (mir)