PAREPARE -- Pembentukan panitia khusus (pansus) skandal sogok CPNS DPRD Parepare tampaknya bakal terbentur. Itu karena di internal DPRD saja masih terjadi pro kontra. Solusi yang paling mungkin adalah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini ke penyidik kepolisian.
Kondisi ini tidak ditampik anggota DPRD Parepare, Fadly Agus Mante, yang pertama kali membeberkan kasus ini. Dia mengatakan, belum saatnya pansus skandal CPNS 2009 dibentuk. "Desakan pembentukan pansus itu sah-sah saja dalam tata tertib DPRD. Akan tetapi yang mesti dicermati bersama substansi dari pansus itu adalah rekomendasi," jelas legislator PPI ini. Rekomendasi itu pula tambah dia, sifatnya bukan untuk mencari siapa yang salah dan benar dalam kasus ini. Kalaupun ada indikasi, akan diserahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum. "Secara pribadi saya masih meyakini konstitusi yudikatif dalam hal ini kepolisian untuk menyelesaikan skandal CPNS melalui jalur hukum," katanya. Namun demikian lanjut Awink, sapaan Fadly, DPRD akan tetap terus memantau proses hukum termasuk hasilnya. Saat proses hukum sedang berjalan, kata dia, momen untuk pembentukan pansus skandal CPNS tidak tepat. "Bagi saya kalau pansus dipaksakan terbentuk terkesan ada politisasi," ujarnya. Menurut dia, pansus hanya menghasilkan rekomendasi yang ujung-ujungnya memakan waktu dan menghabiskan anggaran. Sementara endingnya masyarakat atau publik hanya ingin mengetahui siapa otak intelektual di balik skandal dugaan sogok tersebut. Sementara pemkot dalam hal ini walikota telah menyikapi kasus ini dengan memberikan sanksi kepada PNS terlibat. "Hal ini sudah merupakan langkah tepat dilakukan pimpinan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara internal berdasarkan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat," tuturnya. Sebelumnya, langkah kepolisian mengungkap kasus ini direspons Ketua DPRD Parepare, H Muhadir Haddade. Dia mengaku selama ini tetap mencermati dan memantau perkembangan kisruh seleksi CPNS. Soal rencana pembentukan pansus kata dia, tetap akan diupayakan dan menyerahkan kesediaan pembentukan pansus kepada komisi I. Dia juga berharap, hasil pemeriksaan Inspektorat menjatuhkan sanksi kepada empat oknum PNS, selain dua PNS sebelumnya, jika terbukti terlibat. "Kita masih menunggu apa hasil rekomendasi Inspektorat. Jelasnya kalau memang terbukti perlu diberi sanksi," pinta legislator Partai Golkar ini. Polisi juga sejauh ini masih terus menyelidiki kasus sogok dalam seleksi CPNS Parepare formasi 2009 itu. Kasat Reskrim Polresta Parepare, AKP Gany Alamsyah Hatta, yang dihubungi terpisah Ahad kemarin mengatakan, pihaknya segera memanggil sejumlah saksi termasuk pihak-pihak yang diduga memberikan suap. "Rencananya besok (hari ini, red) ada tiga orang yang diduga memberikan suap akan dipanggil untuk dimintai keterangan," kata kasat reskrim lewat ponselnya. (sar/c)