SIDRAP -- Pro dan kontra yang mewarnai rencana pembangunan 13 unit kantor pemerintah dalam satu kompleks di Sidrap, rupanya tidak membuat Bupati Sidrap H Rusdi Masse bergeming.
Sesuai rencana awal, agenda pembangunan kompleks perkantoran itu tetap akan dilaksanakan bahkan akan diupayakan rampung tahun ini. Demikian hal ini ditegaskan Bupati Sidrap, H Rusdi Masse di kantornya, belum lama ini. Untuk mendukung kelangsungan pembangunan kompleks perkantoran bersama diatas tanah Pemkab Sidrap seluas 20 hektar di Bojoe, Kecamatan Watampulu itu kata Rusdi Masse, Pemkab Sidrap saat ini sudah menyiapkan dana sekira Rp20 miliar berasal dari dana perbantuan oleh pemerintah pusat. "Dana itu sudah ada yang ditandai dengan turunnya DIPA dan Insya Allah akan kita manfaatkan untuk kegiatan pembangunan disana," ujarnya. Rusdi Masse mengatakan, dengan keberadaan kompleks perkantoran bersama itu nantinya, masyarakat Sidrap akan lebih mudah mengakses instansi yang diperlukan tanpa harus membuang banyak ongkos transportasi dan atau waktu juga tenaga untuk menjakaunya. Pastinya, dengan hadinya kompleks perkantoran bersama itu, masyarakat juga sudah tidak repot mengurus segala sesuatunya. Dengan pelayanan satu atap, masyarakat yang datang cukup satu kali parkir saja," katanya. Dari segi efisiensi kata Bupati termudah di Indonesia ini, Pemkab Sidrap sudah melakukan efisiensi anggaran dari segi penggunaan dana rehabilitasi kantor lama yang selama ini hanya mengandalkan anggaran melalui alokasi dana APBD yang hampir tiap tahun dianggarkan. "Coba bayangkan, berapa banyak anggaran APBD yang akan terserap hanya untuk mempercantik sejumlah kantor pemerintah yang ada di Sidrap saat ini. Jadi hemat saya, mendingan dana itu dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan yang lain," aku Rusdi Masse. Lantas apa tanggapan Kepala Bappeda Sidrap, A Irwan Bangsawan terkait rencana pembangunan kompleks bersama ini? Ditemui di kantornya, Rabu kemarin, A Irwan mengaku salut dengan rencana Bupati Sidrap tersebut. Menurutnya, pro dan kontra terkait agenda besar Bupati tersebut memang merupakan dinamika tersendiri dalam proses perencanaan pembangunan di suatu daerah. Dia mengatakan, plus-minus dibalik rencana seperti itu memang selalu ada dan tidak perlu dibesar-besarkan. (edy/b)