PAREPARE -- Dukungan pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD Parepare, untuk mengungkap kasus sogok seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), semakin menguat.
Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kukuh mendorong terbentuknya pansus, kini dukungan sama datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Legislator PDIP di DPRD Parepare, Drs Andi Darmawangsa setuju dengan saran LSM LP2EM yang mendesak terbentuknya pansus apabila penyelesaian di instansi terkait dan aparat penegak hukum lemah. Dia mengatakan, jika hasil pemeriksaan Inspektorat maupun polisi dinilai kurang memuaskan, maka jalan alternatif adalah pembentukan pansus DPRD. "Tapi kita tetap menunggu hasil pemeriksaan dari dua institusi tersebut, sebelum menentukan sikap," ujar Darmawangsa yang dihubungi, kemarin. Kisruh seleksi CPNS Parepare formasi 2009 ini sebelumnya sudah ditangani Komisi I DPRD Parepare. Rekomendasi komisi I saat itu hampir sama dengan Inspektorat yakni, memberi sanksi kepada oknum PNS terlibat. Sebelumnya, hanya WP dan HD yang disebut terlibat, namun dalam perkembangan setelah ditangani Polresta Parepare, mencuat lagi empat nama masing-masing, Ar (seklur), Um, Ek, dan Ha (semuanya staf BKDD). Darmawangsa yang juga wakil ketua DPRD Parepare, meminta agar aktivis LSM dan elemen masyarakat lainnya ikut membantu kinerja kepolisian dan Inspektorat dalam mengungkap kasus ini. "Sebaiknya teman-teman aktivis ikut membantu dengan memberikan data-data pendukung agar pengungkapan kasus ini semakin mudah. Kami di DPRD pastinya siap membantu," tantang Darmawangsa yang mengaku sudah menyiapkan dua anggotanya di dalam pansus jika nantinya pansus jadi terbentuk. Inspektorat rencananya kembali akan memeriksa satu oknum PNS, yakni Ha, pejabat BKDD, kemarin. Namun ditunda karena Ketua Tim Pemeriksa Inspektorat Drs Abd Kadir sedang tugas di luar kota. Sekretaris Inspektorat Nasryadi SSTP membenarkan hal tersebut. "Terpaksa kita tunda, karena Pak Kadir sedang di luar kota. Tapi segera kita agendakan kembali," tandas Nasryadi, kemarin. (fen/c)